BENTUK DAN SISTEM PEMERINTAHAN DENMARK

BENTUK DAN SISTEM PEMERINTAHAN

DENMARK

DICKY ARISTAMA

1516031055 

ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

2015

DENMARK

- Bentuk Negara dan Pemerintahan

          Denmark adalah sebuah negara monarki tertua di benua Eropa. Pada 1849, menjadi monarki konstitusional yang memiliki raja dan ratu, perdana menteri dan kabinet, serta parlemen. Bentuk Negara Denmark adalah kesatuan, Denmark merupakan negara demokrasi. Nama resmi negara ini adalah Kingdom of Denmark (Kongeriget Danmark) atau Kerajaan Denmark. Denmark adalah negara nordik yang paling kecil, dan paling selatan. Denmark terletak di sebelah barat daya dari Swedia dan selatan dari Norwegia. Negara ini terletak di Skandinavia, Eropa Utara sehingga termasuk ke dalam Uni Eropa namun tidak berada di semenanjung skandinavia.

          Sejak tanggal 1 Januari 2007, bedasarkan 2007 Danish Municipal Reform, Denmark merevisi pembagian wilayah administrasinya dari 13 region menjadi 5 region dan dari 271 kabupaten menjadi 98 kabupaten, region – region tersebut antara lain: Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland, Sjaelland, dan Syddanmark. Denmark mempunyai 1 pemeritah pusat yang terletak di Kopenhagen.

          Penguasa negara ini secara resmi merupakan kepala negara, peran yang bersifat seremonial, sejak kekuasaan eksekutif, yang dilaksanakan oleh raja dan ratu, dilaksanakan melalui kabinet menteri, dengan perdana menteri (PM) yang memberlakukan prinsip primus inter pares. Prinsip primus inter pares adalah sistem pemilihan pemimpin melalui musyawarah di antara sesamanya berdasarkan kelebihan yang dimiliki baik secara fisik ataupun spiritual.

          Pemilu parlemen harus diadakan setidaknya tiap 4 tahun sekali, namun PM bisa mengadakan untuk pemilu lebih awal. Jika parlemen melakukan mosi tidak percaya terhadap PM sehingga pemerintahan terhenti. Denmark mempraktekan hak pilih universal dalam seluruh masalah, wanita dianggap sama dengan laki - laki menurut hukum Denmark (namun mereka tidak diwajibkan untuk ikut wajib militer, namun mereka bisa mengikuti secara sukarela). Denmark menghapus hukuman mati pada 1930. Dilakukan secara singkat, setelah Perang Dunia II, oleh masyarakat luas. 46 orang dihukum mati atas kejahatan perang, setelah hukuman mati tak di berlakukan selama beberapa tahun. Pada 1978 akhirnya dihapuskan lagi.

          Sistem pemerintahan Denmark adalah Parlementer dalam sistem parlementer ada beberapa ciri yang membedakan dengan sistem pemerintahan yang lain, seperti:

·         warga negara tidak memilih kepala negara secara langsung. Mereka memilih anggota – anggota dewan perwakilan rakyat, yang diorganisasi ke dalam satu atau lebih partai politik.         

·         Sistem parlementer mengindikasdikan hubungan kelembagaan yang erat antara eksekutif dan legislatif.

·         Kepala pemerintahan dalam sistem parlementer adalah perdana menteri.

·         Dalam bentuk parlementer, perdana menteri menjadi kepala pemerintahan sekaligus pemimpin partai.

·         Dalam sistem parlemeter, partai yang menang dan masuk ke dalam kabinet menjadi ‘pemerintah’ sementara yang tetap berada di dalam parlemen menjadi ‘oposisi’.

·         Anggota – anggota parlemen yang menjadi oposisi membentuk semacam ‘kabinet bayangan’.

          Parlemen Denmark dikenal sebagai Folketing, yang terdiri atas (tak lebih dari) 179 anggota. Kekuasaan legislatif diberikan kepada monarki, dan kekuasaan yudisial ada di tangan pengadilan.

-      Latar Belakanng

          Denmark adalah negara demokrasi. Kebanyakan keputusan – keputusan penting dibuat oleh para politisi yang secara demokratis dipilih untuk duduk dalam Parlemen Denmark, Dewan Regional, dan Dewan Kota. Demokrasi mulai diterapkan sejak tahun 1849, Demokrasi di Denmark berdasarkan konstitusi Denmark tahun 1849. Konstitusi tersebut sepanjang perjalanannya telah mengalami perbaikan beberapa kali, misalnya pada tahun 1915 ketika kaum perempuan diberikan hak untuk memilih. Konstitusi yang digunakan sekarang adalah dari tahun 1953 dan tidak mengalami banyak perubahan.

          Kontitusi denmark mengandung aturan – aturan dasar terkait bagaimana negara ini diperintah dan untuk memastikan hak – hak dasar dan kebebasan warganegara terpenuhi. Konstitusi ini menjamin hak – hak kepemilikan privat, kebebasan untuk membentuk organisasi, kebebasan/hak untuk melakukan demonstrasi, kebebasan berekspresi dalam bentuk tulisan, ucapan, atau bentuk – bentuk lainnya.

          Di Denmark, kebebasan untuk berbicara berarti seseorang bebas untuk mengeluarkan/mengekspresikan apa yang dirasa dan dipikirkan. Namun tentunya kebebasan itu tetap harus bertanggung jawab berkaitan dengan hukum dan aturan yang berlaku. Seseorang dapat dihukum bila menghina kehormatan orang lain atau mengancam orang/ pihak lain, misalnya yang berkaitan dengan kepercayaan atau ras.

-      Analisa

          Menurut saya sistem pemerintahan Denmark sudah cocok dengan keadaan negaranya, Denmark juga dikenal sebagai negara yang paling transparan sistem pemerintahannya itu bisa dilihat dari survei Transparency International. Transparasi berkontribui besar pada penyelenggaraan pemerintah yang bersi. Penegakan hukum mampu dipastikan dengan adanya sistem transparansi pemerintah yang memudahkan warga negara Denmark untuk ikut mengawasi.

Sumber Referensi :

·         https://id.m.wikipedia.org/wiki/Denmark

·      www.kembangpete.com/2014/05/29/bentuk-pemerintahan-dan-perpolitikan-denmark.com

·         www.Setabasri01.blogspot.co.id/2013/05/negara-eropa-utara-bentuk-negara-dan.html?m=1

·         www.slideshare.net/mobile/lmooci/denmark-30897149

·         Mencaritugassekolah.blogspot.co.id/2015/01/bentuk-negara-sistem-pemerintahan.html?m=1

·         M.kompasiana.com/citraynf/mari-belajar-dari-negeri-paling-bersih-dan-bebas-korupsi_5529f6d56ea834ac20552d05